CATATANNEGERI.COM – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah meneken kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar dugaan korupsi di sektor kesehatan, khususnya terkait harga obat yang mahal di Indonesia. Langkah progresif ini segera mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, yang menilai inisiatif tersebut sangat penting.
Menelusuri Akar Masalah Harga Obat yang Mahal
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan KPK berlangsung di gedung Kemenkes, Jakarta, pada Rabu (11/3). Menkes Budi sebelumnya menduga bahwa tingginya harga obat di Tanah Air, yang bisa 3 hingga 5 kali lebih mahal dari Malaysia, berkaitan erat dengan potensi korupsi sistemik dalam industri kesehatan.
Dalam sambutannya, Budi Gunadi Sadikin secara terang-terangan menyampaikan keluhan masyarakat mengenai disparitas harga obat ini. Oleh karena itu, ia meminta bantuan KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh demi mengatasi persoalan tersebut.
Dukungan DPR: Penindakan dan Pencegahan
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyampaikan dukungannya kepada wartawan pada Jumat (13/3/2026), mengapresiasi kerja sama Kemenkes dengan KPK. Politikus Partai Golkar ini berharap bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga memberikan prioritas pada upaya pencegahan tindak korupsi.
Menurut Yahya, pendekatan pencegahan sangat krusial untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh terhadap praktik korupsi. Hal ini diharapkan dapat menekan peluang terjadinya penyelewengan di masa mendatang, sehingga harga obat menjadi lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Tantangan Ketergantungan Impor Bahan Baku
Selain dugaan korupsi, Yahya Zaini juga mengidentifikasi faktor struktural yang menyebabkan harga obat mahal. Ia menyoroti fakta bahwa 90% bahan baku obat di Indonesia masih sangat bergantung pada impor, utamanya dari China dan India.
Ketergantungan pada pasokan global ini membuat harga obat di dalam negeri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar Amerika dan gejolak rantai pasok. Yahya mencontohkan dampak perang di Timur Tengah yang menyebabkan kenaikan nilai tukar rupiah, secara langsung memicu peningkatan harga bahan baku obat.
Mendorong Kemandirian Industri dan Kebijakan Pajak
Untuk mengatasi masalah ini, Yahya mendesak pemerintah agar serius membangun industri bahan baku obat di dalam negeri. Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara Kemenkes, Kementerian Perindustrian, Kemensaintek Dikti, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk riset dan pengembangan inovatif.
Yahya menegaskan bahwa kemandirian di bidang obat-obatan dan bahan baku obat adalah suatu keharusan bagi bangsa Indonesia. Ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menekan pajak bahan baku obat impor seminimal mungkin, demi melindungi daya beli masyarakat terhadap obat-obatan esensial.
